Padang, Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada November, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat mengadakan sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri di ZHM Premiere, Padang, Kamis (17/10/2024). Kegiatan ini juga disertai dengan pembacaan ikrar bersama dan deklarasi netralitas yang ditandatangani oleh perwakilan pemerintah, Bawaslu, serta Forkopimda Sumbar.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menegaskan pentingnya menjaga netralitas demi terciptanya pemilihan yang adil dan bermartabat. "Komitmen bukan hanya kepada pengawas pemilu, tapi untuk bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan pemilihan yang adil, berintegritas dan bermartabat," ujarnya. Alni juga menekankan bahwa netralitas berarti tidak menampakkan keberpihakan dalam bentuk apapun, termasuk hadir di kampanye peserta Pilkada.
Dalam sesi diskusi, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumbar, Vifner, memaparkan bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN serta sanksi yang bisa diterapkan. Ia mengingatkan bahwa menjaga netralitas penting untuk memastikan persaingan yang adil antara kandidat, terutama yang memiliki kekuasaan birokrasi dan yang tidak.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin, berharap sosialisasi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen netralitas di kalangan ASN, TNI, dan Polri. Sosialisasi ini diharapkan mencegah potensi pelanggaran netralitas dan menjaga kualitas demokrasi di Sumatera Barat.
Acara ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pemilihan serentak menjaga independensi dan integritas dalam proses demokrasi.
