Jakarta, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan langkah besar dengan memisahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi tiga kementerian terpisah. Kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang kini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menyatakan bahwa pemisahan ini dilakukan untuk meningkatkan fokus dan optimalisasi kinerja setiap bidang. Sebelumnya, Kemenkumham menangani berbagai bidang tugas yang luas dan beragam, sehingga membutuhkan reorganisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. “Dengan pemisahan menjadi beberapa kementerian ini, mudah-mudahan pekerjaan kita lebih fokus, lebih tajam program-program yang kita lakukan, dan tentu dengan pencapaian yang optimal yang kita harapkan bersama,” kata Yusril, Senin (21/10/2024).
Sebelum reorganisasi, Kemenkumham memiliki tanggung jawab mulai dari peraturan perundang-undangan, kekayaan intelektual, imigrasi, pemasyarakatan, hingga perlindungan HAM. Tanggung jawab yang begitu luas ini dinilai terlalu berat jika dikelola hanya oleh satu kementerian.
Yusril meyakini bahwa pemisahan ini akan berdampak positif terhadap ekonomi nasional. Menurutnya, dengan adanya keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik, Indonesia akan mampu menarik lebih banyak investasi. Ia juga menegaskan bahwa hukum yang adil dan kepastian dalam perlindungan HAM akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan Presiden Prabowo sebesar 7%.
Langkah pemisahan ini adalah salah satu reorganisasi besar di Kabinet Merah Putih, di mana Prabowo-Gibran berusaha merampingkan dan memfokuskan tugas-tugas kementerian agar lebih efektif dalam melayani masyarakat dan memajukan ekonomi Indonesia.
