Jakarta, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) dan Direktorat SMA Ditjen Pauddikdasmen menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan untuk Regional 1. Pelatihan ini diadakan sebagai upaya nyata untuk menangani masalah kekerasan di sekolah. Peserta berasal dari berbagai provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Aceh, dan Sumatera Barat, dengan metode hybrid, daring dan luring.
Rusprita Putri Utami, Kepala Pusat Penguatan Karakter, dalam sambutannya menekankan bahwa kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi isu yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data, sebanyak 36% peserta didik berpotensi mengalami perundungan dan 34% menghadapi risiko kekerasan seksual. Ia berharap modul yang dirancang dapat meningkatkan kapasitas Satgas dan Tim Pencegahan serta Penanganan Kekerasan (TPPK) dalam menangani masalah ini.
Pelatihan ini berfokus pada peningkatan kapasitas TPPK dan Satgas di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dalam menangani kasus kekerasan di sekolah. Materi pelatihan merujuk pada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang memberikan panduan komprehensif dalam penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kemendikbudristek dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan optimal peserta didik.
Kekerasan di sekolah, baik fisik, psikis, perundungan, hingga kekerasan seksual, dapat mengancam perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, keberadaan TPPK dan Satgas menjadi ujung tombak dalam intervensi pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Saat ini, lebih dari 93% TPPK telah terbentuk di 432.011 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Pelatihan ini tidak hanya melibatkan TPPK dan Satgas, tetapi juga Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak dari berbagai wilayah. Setelah pelatihan, para peserta diharapkan dapat menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang didapat kepada satuan tugas di daerah masing-masing, sehingga lebih banyak sekolah yang siap menangani kekerasan secara efektif.
Amna Zalifa dari LBH Apik Aceh menekankan pentingnya pelatihan ini bagi para Satgas dan TPPK. “Kalau menurut saya materi yang didapatkan di pelatihan ini sangat penting bagi kami satgas dan khususnya TPPK yang menjadi garda terdepan penanganan kekerasan, dengan peningkatan kapasitas saya harapkan peran TPPK lebih responsif ketika melakukan penanganan.” katanya. Sementara itu, Hapit Agustin dari Kabupaten Deli Serdang menyatakan pelatihan tersebut membantu meningkatkan pemahaman dalam penanganan kasus kekerasan.
Pelatihan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di berbagai region, termasuk Kalimantan dan Sulawesi. Kemendikbudristek berkomitmen untuk terus memperluas cakupan pelatihan ini agar semua daerah di Indonesia memiliki kapasitas memadai dalam menangani kekerasan di sekolah, dengan dukungan fasilitator nasional dan Master Trainer dari berbagai lembaga terkait.
