Pemalang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh penerapan digitalisasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan. Inisiatif ini diharapkan dapat mencegah kebocoran BBM bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerimanya. Dengan adanya sistem digital, pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di kalangan nelayan dapat dilakukan lebih efektif.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan langkah inovatif untuk mengurangi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi. “Mungkin para nelayan belum familiar dengan sistem ini. Namun ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan,” ungkapnya dalam keterangan resmi di Jakarta pada (15/10/2024). Latif juga menekankan pentingnya pemahaman nelayan terhadap sistem baru demi mencegah kecurangan.
Melalui digitalisasi ini, para nelayan akan menggunakan sistem QR Code untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi. “Pemerintah telah menyiapkan BBM subsidi, untuk memaksimalkannya kita bangun SPBUN. Salah satunya di Pemalang, Jawa Tengah,” tambahnya. Dengan demikian, distribusi BBM bersubsidi dapat dilakukan lebih efisien dan transparan.
Peresmian SPBUN di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, pada Minggu (13/10/2024), merupakan bagian dari implementasi digitalisasi tersebut. Uji coba sistem digitalisasi telah dilakukan saat peresmian oleh Trian Yunanda, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap. Proyek ini melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kantor Staf Presiden, BPH Migas, Pertamina, dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).
Diharapkan, keberadaan SPBUN dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan kecil terkait kebutuhan bahan bakar solar, terutama BBM bersubsidi di wilayah Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dengan dukungan digitalisasi, KKP berkomitmen untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan lancar dan tepat sasaran.
