Jakarta , Anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk tahun 2025 dipatok sebesar Rp2,51 triliun, mengalami penurunan 34% dari anggaran 2024 yang sebesar Rp3,83 triliun. Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (12/11), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa anggaran memang penting, namun bukan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan sektor industri di Indonesia. "Kemenperin memandang ada instrumen-instrumen lain yang bisa digunakan bagi penumbuhan industri manufaktur," katanya.
Agus menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VII yang terus memperjuangkan peningkatan anggaran Kemenperin dan turut mempercepat pembahasan RUU Perindustrian. Ia meyakini RUU ini bisa menjadi "game changer" dalam pengembangan industri di Tanah Air. Banyak hal diatur dalam UU sektoral yang kadang tidak terlalu bersahabat dengan upaya kita mendukung manufaktur.
Penurunan anggaran ini akan berdampak signifikan pada program-program prioritas Kemenperin. Program pendampingan standar industri hijau, yang sedianya mencakup 50 perusahaan, harus dikurangi menjadi hanya 25 perusahaan. Selain itu, program pembinaan industri halal juga hanya akan mencakup 1.000 industri dari target 6.000 industri.
Pada sektor pengembangan wirausaha baru (WUB) dan pembinaan IKM, bantuan hanya bisa diberikan kepada 1.365 pelaku IKM dari kebutuhan 3.906 pelaku. Begitu juga dengan program vokasi sistem 3in1, yang hanya dapat menyasar 1.070 peserta dari target 25.170 peserta.
Di bidang pendidikan vokasi, hanya 2.537 mahasiswa Politeknik dan 1.712 siswa SMK yang dapat didanai, meninggalkan ribuan siswa tanpa dukungan. Pada program restrukturisasi permesinan dan teknologi, hanya 73 perusahaan yang bisa difasilitasi dari total 422 kebutuhan.
Penurunan anggaran ini juga mempengaruhi kegiatan promosi internasional seperti World Osaka Expo dan Hongkong Food Expo, yang harus dihentikan. Fasilitasi sertifikasi TKDN produk dalam negeri juga turun, dari target 3.375 sertifikat menjadi 875. Menperin berharap sinergi dengan Komisi VII terus berjalan demi mendukung target ekonomi nasional mencapai pertumbuhan 8% sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.
