Badung , Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai upaya meredam inflasi yang dipicu lonjakan harga pangan, khususnya beras. Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, I Gusti Ketut Astawa, dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) wilayah Bali, NTB, dan NTT di Badung, Bali, Jumat (8/11/2024). Menurutnya, CPPD akan membantu pemda dalam menstabilkan harga pangan saat terjadi gejolak di pasar.
Ketut mencontohkan, jika stok beras CPPD mencukupi, Pemda dapat dengan cepat melakukan intervensi saat harga beras naik, sehingga efek lonjakan harga bisa diminimalisir. Selain CPPD, pemantauan harga pangan melalui aplikasi panel harga NFA disebutnya sebagai langkah efektif untuk memonitor harga dan ketersediaan pangan di pasaran.
Berdasarkan data terbaru, NFA mencatat stok CPPD beras nasional mencapai 7,2 ribu ton hingga minggu keempat Oktober 2024. Namun, Provinsi Bali belum memiliki cadangan beras di CPPD, sementara NTB memiliki 99,8 ton dan NTT sebanyak 76,44 ton. Saat ini, tingkat inflasi tahunan di Bali tercatat sebesar 2,51 persen, di atas NTB dan NTT yang masing-masing sebesar 1,44 persen dan 1,13 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan bahwa TPID Balinusra telah menerapkan strategi pengendalian inflasi melalui konsep "4K" yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Ia menambahkan, fluktuasi inflasi di Bali juga dipengaruhi oleh jumlah wisatawan, yang berdampak langsung pada permintaan pangan di pasar lokal.
Dengan adanya strategi ini, diharapkan Pemda mampu mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan secara lebih efektif dan konsisten, terutama di daerah yang bergantung pada pariwisata seperti Bali.
