Jakarta , Pemerintah bergerak cepat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran untuk memastikan subsidi energi hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyebutkan bahwa sekitar 20-30 persen subsidi energi saat ini dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk masyarakat miskin atau rentan.
Bahlil menjelaskan, pemerintah menganggarkan Rp435 triliun untuk subsidi energi tahun 2024, yang mencakup kompensasi serta subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. "Menyangkut dengan subsidi BBM, kemarin dalam rapat terbatas, Presiden Republik Indonesia meminta kita membentuk tim, yang memimpin tim adalah saya sendiri, untuk mengkaji subsidi tepat sasaran. Karena kita tahu subsidi kita sekarang Rp435 triliun di 2024, terdiri dari kompensasi dan subsidi, termasuk Rp83 triliun untuk subsidi LPG," ungkap Bahlil dalam konferensi pers usai rapat di Jakarta, Minggu (3/11).
Menurut laporan PT Pertamina, PT PLN, dan BPH Migas, subsidi yang besar ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Bahlil menegaskan bahwa tujuan subsidi adalah untuk membantu masyarakat yang berhak, namun masih ada banyak penerima yang tidak sesuai target.
Guna memperbaiki ketidaktepatan ini, pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah opsi baru dalam penyaluran subsidi. Salah satu opsi utama adalah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin, selain tetap mempertahankan skema subsidi produk atau mencampurkan kedua metode.
"Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kita secara langsung dalam bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat, atau di blending ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat dan ada sebagian yang masih subsidi seperti sekarang," ujar Bahlil.
Presiden telah memberi tenggat waktu dua minggu kepada tim untuk menyelesaikan kajian ini. Bahlil optimistis timnya mampu menyusun skema baru yang lebih adil dan tepat guna sebelum tenggat yang diberikan.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa subsidi yang tidak tepat sasaran diperkirakan mencapai Rp100 triliun. "Jujur saya katakan kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listri itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun. Kalian gak ingin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, ekonominya belum bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," pungkasnya.
