Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung pendidikan nasional pada 2025, termasuk Rp897 miliar untuk insentif guru non-PNS. Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Rapat Kerja bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).
“Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk PIP (Program Indonesia Pintar), KIP (Kartu Indonesia Pintar), dan insentif guru non-PNS,” ujar Menag. Selain itu, Kemenag juga mengalokasikan anggaran Rp1,95 triliun untuk PIP, Rp1,46 triliun untuk KIP, dan Rp7,22 triliun untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen non-PNS.
Tak hanya itu, anggaran pendidikan lainnya termasuk Rp11,02 triliun untuk dana BOS, Rp100 miliar untuk BOS Pesantren, Rp819 miliar untuk BOS RA/Sederajat, Rp591 miliar untuk BOPTN, dan Rp160 miliar untuk BOPTN-BH Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Menag Nasaruddin menekankan pentingnya upaya Kemenag untuk mencetak prestasi, terutama di bidang pendidikan keagamaan. Madrasah Insan Cendekia hingga kini belum tertandingi sebagai urutan pertama.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Kemenag tetap berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan. Menag juga berharap kolaborasi dengan DPD RI mampu melahirkan terobosan baru. “Siapa tahu ada pemikiran baru, pemikiran lain yang bisa kami akomodir dari Bapak-Ibu sekalian yang punya pengamatan utuh memotret masyarakat,” tambah Menag.
Rapat ini turut dihadiri jajaran eselon I dan II Kemenag serta Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafwa. Menag mengapresiasi masukan dari DPD untuk terus mendukung pendidikan keagamaan dan memastikan kesejahteraan para guru di Indonesia.
